The 2-Minute Rule for reformasi intelijen indonesia

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

nationwide rallies to protest from Indonesia’s democratic backsliding before the home of Associates advanced in Jakarta from September 24 to September 30. The protesters shipped seven needs, which includes with the rejection of a number of controversial charges, such as the revised Corruption Eradication Commission Regulation and Mining Law, the resolution of past human legal rights violation cases, as well as the cessation of your militarization and securitization from the Papua region.

The specialized storage or entry is strictly necessary for the legit intent of enabling the usage of a selected assistance explicitly asked for with the subscriber or consumer, or for the only goal of carrying out the transmission of a conversation about an electronic communications community. Choices Choices

In contrast, underneath the new regulation, internal conferences are illegal In case the CSO’s actions happen to be frozen. If the CSO would not obey the order to dissolve its things to do, the minister can revoke the lawful standing with the CSO. The new regulation doesn't include a provision for the way the CSO can challenge this ruling or defend alone.

Problems have been lifted concerning the functionality of BIN being a Device for your political passions from the President.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

Intelligence given that the “very first line of fight” requires adaptation for the occasions and threats. The orientation in institutional improvement is on the advance that synergizes 5 factors; democracy and the rules from the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, the opportunity to study up to date threats, and transformation of your abilities furnished by the state for getting greatest effects.

Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi

Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup fatal. Beberapa pendadakan strategis tersebut mendapatkan informasi lebih lanjut antara lain: